Penjabat Bupati Hadiri Pengukuhan Pengurus BWI

PULANG PISAU – Pj Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani menghadiri kegiatan Pengukuhan Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan di Aula Banama Tingang Kantor Bupati Pulang Pisau.

Pengukuhan Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pulang Pisau dikukuhkan langsung oleh Ketua BWI Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Abdul Helim disaksikan oleh Pj Bupati Pulang Pisau, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Wakapolres Pulang Pisau, perwakilan Kejari Pulang Pisau, serta undangan lainnya. 

Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Hj Nunu Andriani mengucapkan selamat atas pengukuhan perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pulang Pisau, sebagai lembaga independen, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, dengan tugas memajukan dan mengembangkan pewakafan nasional, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya selaku Penjabat Bupati Pulang Pisau, menyambut baik dan mengucapkan selamat, atas terlaksananya pengukuhan perwakilan Badan Wakaf Indonesia, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau,” ucap Pj Bupati Hj Nunu Andriani

Hj Nunu berpesan kepada pengurus BWI Kabupaten Pulang Pisau kiranya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. 

“Selanjutnya saya berpesan kepada pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pulang Pisau, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, senantiasa mengutamakan koordinasi kepada pihak-pihak terkait, serta mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya. 

Pj Bupati berharap, agar dengan dikukuhkannya perwakilan BWI Kabupaten Pulang Pisau tersebut, seluruh aset tanah wakaf yang tersebar di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, dapat terdata secara menyeluruh, dan segala permasalahan yang menyangkut status tanah wakaf, dapat terakomodir dan terselesaikan secara bertahap, sehingga aset umat dapat terjaga dan terkelola dengan baik.

Sementara itu, Ketua BWI Prov. Kalteng Dr. Abdul Helim menyampaikan harapan besar kepada pengurus yang telah dikukuhkan agar mampu menjalankan roda organisasi dengan baik sebagai mitra pemerintah daerah. (ung)