
PERSIAPAN: Kadis TPHP Provinsi Kalteng, Sunarti saat berdiskusi dalam rapat persiapan program akselerasi ketahanan pangan, Senin (6/1). (Foto: IST)
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugianto Sabran melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP), Sunarti mengikuti rapat persiapan, Senin (6/1) mengungkapkan, kesiapannya untuk mendukung program akselerasi ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun daerah.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mempercepat tercapainya ketahanan pangan di Kalteng.
Rapat persiapan ini bertujuan untuk membahas kolaborasi yang akan melibatkan berbagai sektor, khususnya pemberdayaan warga binaan sebagai tenaga kerja dalam pengelolaan lahan pertanian.
Kolaborasi ini diharapkan bisa menjawab tantangan yang ada, khususnya dalam menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk menggarap lahan-lahan pertanian yang masih terbuka dan membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi dalam program ini dengan pendekatan yang terukur.
Dalam pertemuan tersebut, Siburian menjelaskan, bahwa mereka akan melakukan asesmen terhadap warga binaan yang bisa dilibatkan dalam program ini.
“Kami siap dan mendukung penuh program akselerasi ketahanan pangan. Ada asesmen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diterapkan. Dari sekian ribu warga binaan, kami akan melakukan filter dan hanya yang memenuhi syarat yang akan berkolaborasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Sunarti, menyambut baik rencana kolaborasi ini. Menurutnya, saat ini salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kalteng dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah terbatasnya tenaga kerja untuk menggarap lahan-lahan terbuka yang masih tersedia.
“Kami menyambut baik rencana ini, karena saat ini memang kita masih memerlukan banyak tenaga untuk menggarap lahan yang sudah terbuka,” ucapnya.
Dia berharap, bahwa kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM ini bisa mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja tersebut.
Direktur Pembiayaan Pertanian di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Tedy Dirhamsyah, juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
Dirhamsyah menekankan, pentingnya pemberdayaan warga binaan dalam mempercepat program ketahanan pangan nasional.
“Pemberdayaan warga binaan sebagai tenaga kerja di sektor pertanian sangat penting. Ini adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kesenjangan sosial,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, Putra Widiastawa Dwi Agung Susilo yang turut hadir dalam rapat tersebut, menggarisbawahi pentingnya penetapan target yang jelas dalam kolaborasi ini.
“Kita sepakat mengenai pemberdayaan warga binaan. Setiap instansi memiliki tugas dan fungsi masing-masing, jadi mohon disepakati target yang ingin dicapai,” terang Putra.
Sebagai fasilitator pertemuan ini, Reyri Kaswanda, Manajer Brigade Pangan Petani Keren, mengungkapkan rasa syukurnya atas tercapainya kesepakatan awal untuk berkolaborasi.
“Saya bersyukur bisa memfasilitasi pertemuan ini. Semoga kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan di Kalteng,” tutup Reyri. (ifa/abe)