Pemkab Pulang Pisau Gelar Bimtek Manajemen Risiko
Dalam rangka peningkatan pemahaman dan implementasi manajemen risiko. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) melalui inspektorat setempat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Manajemen Risiko tahun 2025 di aula Bapperida, Senin (17/2/2025).
KEGIATAN tersebut dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau (Pulpis), Hj Nunu Andriani didampingi Plt Inspektur Pulpis, Hayes Hendra, dan dihadiri sejumlah kepala OPD, para camat dan undangan lainnya.
Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, Fahrurrazi selaku Ketua Panitia menyampaikan, bahwa kegiatan bimtek manajemen risiko Kabupaten Pulang Pisau tahun 2025 ini mengangkat tema “Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Pemkab Pulang Pisau”.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 76 peserta dari seluruh OPD dan kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 17 sampai dengan 18 Februari 2025 dengan menghadirkan narasumber dari Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Cucu Supangkat.
Sementara Pj Bupati Pulang Pisau, Hj Nunu Andriani, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Terutama kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah bekerja sama untuk menyelenggarakan bimtek ini.
“Terima kasih juga kepada seluruh narasumber dan fasilitator yang akan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada kita semua,” ucap Nunu Andriani.
Dijelaskan Nunu, bahwa sebagaimana diketahui bersama, manajemen risiko adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah, kata Nunu, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola sumber daya, baik itu anggaran, kebijakan, maupun program-program pembangunan, dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang.
“Sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat, kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil dan setiap program yang kita jalankan dapat meminimalkan risiko kerugian dan kegagalan,” tukasnya.
Lebih lanjut, disampaikan Nunu, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan, harus mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi.
“Manajemen risiko bukan hanya tentang mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat merancang strategi mitigasi yang tepat, memantau perkembangan risiko yang ada, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat mengurangi dampak negatif bagi keberlanjutan program-program pemerintah,” tegasnya.
Ditambahkan Nunu, kegiatan bimtek ini hadir sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas kita dalam hal tersebut.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep manajemen risiko, serta penerapannya dalam konteks pemerintahan daerah kita,” pungkasnya. (ung)
