PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng menyatakan, telah mengambil langkah-langkah antisipatif menghadapi musim kemarau tahun 2025 yang diperkirakan akan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kadishut, Agustan Saining mengatakan, bahwa persiapan telah dilakukan sejak awal Februari 2025.
“Sejak awal Februari, pemprov sudah diminta untuk melakukan paparan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kami mendampingi Bapak Wakil Gubernur dalam kegiatan tersebut untuk memaparkan kesiapan menghadapi musim kemarau,” ujar Agustan kepada awak media, Jumat (25/4).
Menurutnya, kemarau tahun ini diperkirakan masuk dalam kategori kemarau basah, yaitu kondisi kemarau yang tetap disertai curah hujan meskipun tidak setinggi biasanya. Hal ini turut memengaruhi pola kesiapsiagaan dan strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng.
“Untuk tahun 2025 ini, diperkirakan kemarau basah sudah mulai, artinya walaupun kemarau diiringi dengan curah hujan, kita tetap harus siaga. Karena faktanya, walaupun masih musim hujan, sudah ada beberapa titik kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Agustan menambahkan, pihaknya telah mendirikan Posko Patroli di berbagai titik rawan karhutla serta melakukan tindakan pemadaman langsung apabila ditemukan kebakaran.
Ia mencontohkan, kejadian di wilayah Pangkalan Bun dan Sampit, di mana kebakaran berhasil diantisipasi berkat kesiapsiagaan tim di lapangan.
“Kita sudah melakukan patroli dan membentuk posko. Bahkan ada beberapa kejadian pemadaman langsung seperti di Pangkalan Bun dan Sampit. Memang ada yang terbakar meskipun masih musim hujan, tapi semuanya bisa diantisipasi dengan baik,” tambahnya.
Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada bulan Juni hingga Juli, Dishut telah menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (BP-BPK), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta aparat TNI dan Polri.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BP-BPK, kemudian UPT KLHK untuk menyamakan persepsi. Bahkan saat kunjungan pertama Bapak Menteri KLHK ke Kalteng, kita hadir dalam momen itu untuk menyampaikan kesiapan, termasuk koordinasi peralatan, logistik, dan dukungan dari TNI-Polri,” tutup Agustan. (ifa/abe)
