PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan, Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) dan Kebijakan Fiskal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Senin (28/4).
Bimtek tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung.
Leonard menyampaikan, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan, khususnya dalam hal pemahaman, analisis dan penyusunan dokumen perencanaan daerah yang tepat sasaran serta sesuai dengan kondisi, potensi maupun karakteristik wilayah masing-masing.
Leonard menegaskan, bahwa kebijakan fiskal daerah yang dijalankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peranan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Peran APBD tidak hanya sebatas pengelolaan anggaran, tetapi juga berdampak signifikan terhadap dinamika perekonomian daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut Leonard menjelaskan, bahwa APBD disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah dengan tujuan memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara optimal.
Sebagai rencana keuangan tahunan, APBD ditetapkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mencakup seluruh sumber pendapatan, alokasi belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian, sumber daya alam (SDA) dan Kerjasama Bapperida Provinsi Kalteng, Yoyo dalam laporannya menyampaikan, bahwa kegiatan bimtek ini, bertujuan untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah, melalui penyusunan kerangka ekonomi makro yang tepat serta meningkatkan pemahaman bersama antar pemangku kepentingan.
“Dengan adanya bimtek ini, diharapkan para perencana di lingkungan Pemprov Kalteng dapat lebih optimal dalam menyusun kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan,” tutup Yoyo. (ifa/abe)
