PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan dirinya siap mencalonkan sebagai Wali Kota Palangka Raya yang kedua kalinya.
Fairid mengatakan, dirinya siap untuk terjun kembali pada pilkada wali kota mendatang, dengan mengusung visi dan misi yang jelas. Mengingat, banyak program-program yang belum diselesaikan untuk kemajuan kota setempat.
“Saya akan melakukan komunikasi dengan partai-partai. Sedangkan untuk masalah pasangan itu tentu kita akan melakukan komunikasi antar partai politik terlebih dahulu,” ucapnya, Kamis (14/3/24).
Terpisah, Pengamat Politik, Jhon Retei Alfri Sandi, memberikan pendapatnya terkait majunya kembali Fairid Naparin pada Pilkada 2024. Ia berpendapat, setiap WNI memiliki hak yang sama, jika memenuhi persyaratan dengan berpedoman ketentuan UU tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Syarat yang kedua, tentunya harus didukung oleh partai politik, dan kesempatannya jelas terbuka. Kalau kita lihat, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Palangka Raya, Fairid Nafarin tentu memiliki peluang yang besar untuk diusung kembali, apalagi dirinya pernah menjabat pada periode sebelumnya,” ucapnya.
Menurutnya, sebagai bahan evaluasi, sebagai pertimbangan kinerja sebelumnya oleh para pejabat daerah, dalam hal ini wali kota periode 2018 sampai dengan 2023 mesti melihat pada aspek penataan lingkungan dan wilayah.
“Semisalnya menyangkut infrastruktur jalan, sistem drainase kota. Meskipun, realitanya masih banyak wilayah-wilayah kota yang terendam banjir karena sistem drainase yang tidak terencana dengan baik,” tukasnya.
Ia menerangkan, jika mengkaji tentang keberhasilan pemerintah atau kepala daerah, bisa dilihat dari kebijakan pembangunan makro, semisal tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kalau kita lihat beberapa tahun, kota juga cukup bagus, artinya pertumbuhannya mampu melampaui standar pertumbuhan secara nasional maupun ditingkat provinsi,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, yang diharapkan dari kepala daerah yakni sinergitas dengan pemerintah provinsi (Pemprov) dalam hal ini Pemprov Kalteng, untuk mendorong percepatan pembangunan. Mengingat Kota Palangka Raya, suka tidak suka bergerak pada Kota Metropolitan, artinya tingkat kompleksitas dari masyarakat semakin tinggi.
“Itu bisa dipakai sebagai bahan-bahan untuk melihat, instrumen untuk mengukur keberhasilan yang menjadi modal untuk bertarung di kontestasi pilkada 2024 nanti,” tuturnya.
Ia tidak dapat memastikan, apakah sebab anggaran, program prioritas yang dibuat oleh wali kota sebelumnya berorientasi pada sektor kota ataupun pada wilayah-wilayah sektor di luar perkotaan.
“Namun, jika melihat dari fenomena-fenomena yang terjadi pada wilayah di kecamatan terutama pada kelurahan yang masih menghadapi bencana seperti banjir, saya kira itu dapat menjadi prioritas ke depan, disamping melakukan penataan wajah ibu kota, yang perlu diingat bahwa Kota Palangka Raya tidak semua wajahnya itu adalah kelurahan di wilayah kota,” katanya.
Ia menegaskan, ini tidak lagi bicara tentang profesionalitas anggaran akan tetapi prioritas program kebijakan pemerintah kota yang tentunya membutuhkan anggaran yang lebih besar kepada sektor-sektor kelurahan yang relatif membutuhkan penanganan, sehingga daya gerak pembangunan wilayah kota dapat dirasakan di setiap kelurahan.
“Kalau kita lihat pada kelurahan yang ada, semisal Danau Tundai, menurut saya bukan hanya membutuhkan infrastruktur terutama jalan darat, namun menyangkut tentang peningkatan taraf hidup masyarakat yang bertumpu pada profesi nelayan,” jelasnya.
“Pengembangan-pengembangan masyarakat di wilayah tersebut mesti disesuaikan dengan mata pencarian, pengembangan yang sesuai dengan konteks nelayan, sehingga menjadi salah satu penopang sektor ekonomi masyarakat, bukan hanya berbicara tentang fasilitas pelayanan publik umum kesehatan atau pendidikan, namun dalam hal menyangkut pendapatan masyarakat,” pungkasnya. (ifa/cen)
