PALANGKA RAYA – Kepada legislator DPRD Provinsi Kalteng, masyarakat Kabupaten Gunung Mas mempertanyakan progres Food Estate Singkong. Pasalnya, ada sertifikat hal milik masyarakat di atas lahan yang digunakan untuk program tersebut.
Hal ini yang disampaikan Duwel Rawing, politisi senior fraksi PDI Perjuangan saat dibincangi di ruang gedung komisi kemarin.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya saat menyerap aspirasi dari masyarakat. Tepatnya saat berjumpa dengan masyarakat kecamatan sepang. Yakni lahan food estate singkong di Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan Sepang. Masyarakat menyampaikan bahwa di lokasi tersebut tidak ada tanaman singkong bahkan aktivitas pertanian dan sebagainya,” ungkapnya.
Lanjut Duwel, laporan masyarakat tersebut menjadi catatannya namun tidak memberi tanggapan saat itu.
“Karena dari awal program foot estate singkong, DPRD Kalteng dan Pemerintah Daerah tidak turut. Karena semua itu di lakukan pemerintah pusat. Saya pun tidak sempat ke lokasi tersebut,” jelasnya.
Dalam catatannya, masyarakat yang tinggal di sana, bahwa program Food Estate Singkong saat ini di lapangan tidak ada apa-apa. Hanya tanaman liar dan tanah. Masyarakat menyampaikan juga, bahwa pihaknya bertanya mengenai sertifikat yang telah diserahkan kepada pihak pengelola Food Estate untuk dipertanyakan kejelasan mengenai program Food Estate tersebut.
Lanjut Duwel, berdasarkan laporan masyarakat, tanah yang digarap itu adalah milik masyarakat, yang dulunya kebun karet.
Dirinya juga mengimbau, kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Yakni melakukan koordinasi ke pemerintah pusat dan turun ke lapangan.
“Itu harus dilakukan untuk memberi kejelasannya kepada masyarakat. Karena ada masyarakat di empat desa yang terdampak hal tersebut. Mereka mempertanyakan kejelasan hak tanah yang digunakan sebagai lahan food estate singkong tersebut,” pungkasnya. (rul/abe)