OPD Diminta Mencarikan Lapang Kerja Baru

MENYAMPAIKAN HASIL RAPAT : Juru Bicara Banggar Anggota DPRD Gumas Elvi Esie sedang menyampaikan hasil kesepakatan di depan pimpinan rapat di gedung dewan setempat, Rabu (10/8) lalu. (SEPANYA/PE)

KUALA KURUN – Maraknya penertiban pertambangan emas illegal di wilayah Gunung Mas  berdampak hilangnya mata pencarian masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gumas meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gumas untuk mencarikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat.

Permintaan itu disampaikan langsung badan anggaran (Banggar) DPRD Gumas melalui juru bicaranya Elvi Esie ketika menyampaikan hasil hasil kesepakatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan TA 2022, pada rapat paripurna Ke-4 masa persidangan III tahun 2022 beberapa hari yang lalu.

Menurut Elvi Esie  hasil pembahasan jika disimpulkan emnjadi poin. Pertama kebijakan itu diarahkan pada hal yang sifatnya prioritas. “KUPA hendaknya dapat diarahkan pada hal-hal yang sifatnya Prioritas dan sangat mendesak dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga mendatangkan pendapatan yang berdampak pada naiknya daya beli masyarakat,” ucap Elvi Esie, Rabu (10/8) lalu.

Kemudian, tambah legislator dari Dapil III ini   Pemerintah Daerah (Pemda) Gumas melalui OPD terkait agar menciptakan alternatif lapangan Kerja bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan itu hendaknya berbasis Pertanian, Perikanan dan peternakan. Hal ini untuk mengalihkan usaha yang tergantung dengan salah satu saja.

“Bagi OPD terkait, kalau bisa menciptakan alternatif lapangan pekerjaan bagi warga, seperti bidang pertanian, perikanan, peternakan dan sejenisnya, sehingga bisa mengalihkan usaha mereka agar tidak bergantung dengan PETI saja, sesuai visi-dan misi Pemda,” ulasnya.

Selanjutnya, terang dia, poin ke tiga dan empat adanya perbaikan dan penangan infrastuktur terutama jalan dan jembatan yang banyak mengalami kerusakan di musim penghujan ini terutama di Daerah Pemilihan (Dapil) II dan III. Insfrastruktur iyu dapat memperlancar akses menuju daerah tersebut

“Terkait pengangkatan PTT menjadi P3K dan CPNS, agar instansi terkait dapat memberikan Pelatihan pelatihan ataupun bimbingan belajar. Sehingga PTT  mempunyai kemampuan bersaing mengikuti sistem CAT ,” tutup dia. (nya)

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.