PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo menyampaikan perkembangan pemekaran Kotawaringin Raya yang hingga saat ini masih terkendala moratorium.
Hal tersebut, disampaikan Wagub usai upacara peringatan hari otonomi daerah XXVIII tahun 2024 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (25/4/24).
”Pada saat Wapres, Ma’ruf Amin kesini, pernah disampaikan Gubernur, H. Sugianto Sabran karena luas Kalteng 1,5 kali pulau jawa, kata pak Wapres, kalau moratorium dicabut, Kalteng menjadi prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, H.Nuryakin menambahkan, dirinya mengaku diminta gubernur untuk membawa berkas pemekaran Kotawaringin Raya.
”Jadi secara administratif memang lima kabupaten itu terpenuhi untuk menjadi sebuah provinsi. Tetapi begitu kami di sana, ternyata ada usulan Barito Raya. Jadi kita ini menggunakan tata waktu, jadi tidak mungkin sejarah itu berulang, jadi itu sudah ada walaupun persyaratannya belum lengkap,” ucapnya.
Sekda menjelaskan, ada tiga pemekaran yang diusulkan kepada dirjen otonomi daerah. Daerah tersebut adalah Kotawaringin Raya, Barito Raya dan Kapuas Ngaju.
“Dari segi persyaratan memang Barito Raya terkendala satu syarat. Tapi kalau memungkinkan karena dia penyangga IKN dan berbatasan langsung, maka tidak menutup kemungkinan, karena moratorium sebenarnya di pasal itu kecuali ada kebijakan dari pemerintah. Jadi bukan moratorium itu harga mati,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan, alasan urgensi pemekaran itu sebagai pendekatan pelayanan kepada masyarakat di tengah luasan wilayah yang lebih besar.
”Dan juga melihat potensi daerah, tetapi Kemandirian daerah itu diperlukan juga, jangan sampai nanti kita membentuk suatu daerah, pendapatan asli daerah (PAD) tidak sebanding, ini juga menjadi pertimbangan lain,” pungkasnya. (ifa/cen)
