RAPAT KOORDINASI : Plt Sekda Provinsi Kalteng, Katma F Dirun pimpin rakor, Selasa (10/12/24). (FOTO : IFA/PE)
PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Katma F Dirun pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), yang menjadi langkah penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Ruang Bajakah Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (10/12/24).
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Tim dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang hadir dalam rangka rakor untuk mempercepat implementasi penetapan dan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di SMKN,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan vokasi melalui SMKN memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri.
“Untuk itu, implementasi BLUD pada SMKN menjadi langkah prioritas guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekolah sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan,” terangnya.
Dikatakannya, sebagaimana arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penerapan BLUD pada SMKN merupakan bagian dari amanat regulasi nasional.
“Di Provinsi Kalteng, kami telah melakukan sejumlah langkah awal melalui Biro Perekonomian dan Dinas Pendidikan, termasuk pendampingan teknis kepada SMKN di kabupaten/kota. Hingga saat ini, tercatat 3 SMKN telah mengajukan dokumen untuk menjadi PPK-BLUD, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi SMKN lainnya,” jelasnya.
Namun, Katma juga menyadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu kita atasi bersama, antara lain, kurangnya pemahaman teknis di beberapa SMKN terkait prosedur dan persyaratan penerapan BLUD dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pengelolaan keuangan berbasis BLUD.
“Oleh karena itu, rakor ini menjadi forum yang sangat strategis untuk menyatukan langkah dan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan SMKN serta mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi praktis bagi percepatan penerapan BLUD di SMKN,” pungkasnya. (ifa)
