KASONGAN – Pihak dewan terus mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) agar mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan RI Perwakilan Kalteng terkait pengelolaan keuangan.
“Sehingga, ketepatan penggunaan anggaran daerah terus dikoreksi dan dievaluasi demi perbaikan pembangunan daerah,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Toni Yosepta, ST, M.Si, baru-baru ini.
Dia menuturkan, bahwa dalam mengatur pengelolaan keuangan dan anggaran daerah hendaknya agar lebih optimal, sangat dibutuhkan peraturan sebagai dasar yang kuat. Dalam membuat aturan atau regulasi tersebut, harus memiliki fungsi yang kuat dan jelas.
“Pengelolaan keuangan yang baik dengan didasari ketentuan jelas dan efektif memiliki peran sangat penting. Sehingga nantinya, program pembangunan yang sudah disusun dan direncanakan dapat terarah serta dilakukan sesuai alur ketentuan yang ada,” kata Toni.
Politisi Partai Golkar ini juga menekankan akan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menjalankan skala prioritas pembangunan. Mulai dari tahapan perencanaan, legislasi, implementasi dan kontrol.
“Sehingga nantinya apa yang telah direncanakan, dapat berjalan baik sesuai yang diharapkan dap dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata anggota dewan asal Daerah Pemilihan Katingan I yang meliputi Kecamatan Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan ini.
Dia menuturkan, bahwa penggunaan anggaran daerah saat ini sudah bertransformasi ke arah sistem pelaporan secara elektronik. Untuk itu, seluruh Aparatur Sipil negara (ASN) khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan harus bekerja secara profesional.
Selain itu, ASN juga dituntut agar mempunyai pengetahuan terhadap sistem pengelolaan keuangan.
“Sehingga melalui kerja sama di setiap sektor, akan mempunyai dampak yang besar dalam menerapkan dan memanfaatkan anggaran daerah. Semua itu dilakukan demi kepentingan pembangunan dan keberlangsungan roda pemerintah daerah,” ucapnya. (ndi)
