RAKOR: Sahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko mengikuti rapat pengendalian inflasi secara virtual melalui Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur, baru-baru ini. (Foto: IST)
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan tingginya harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di sejumlah daerah, khususnya di kawasan perdesaan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, harga LPG 3 Kg di desa-desa bisa melonjak hingga Rp 40.000 per tabung, sementara harga di kota-kota besar berada di kisaran Rp 35.000 hingga Rp 37.000.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko menjelaskan, bahwa tingginya harga tersebut disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi LPG.
Proses distribusi yang melibatkan beberapa pihak, dari pedagang besar hingga pengecer kecil, menyebabkan harga jual LPG menjadi lebih mahal di tingkat konsumen.
“Harga LPG yang tinggi di desa sangat dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi, yang melewati banyak pihak. Semakin banyak tangan yang terlibat, semakin tinggi pula harga yang harus dibayar konsumen,” ujar Yuas, baru-baru ini.
Untuk itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng berperan penting dalam mengatur dan mengawasi distribusi LPG, meski tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga.
Tugas utama mereka adalah memastikan, bahwa pasokan LPG bersubsidi sampai ke masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang wajar.
“ESDM bukan penentu harga, tapi kami bertanggungjawab untuk memastikan distribusi LPG tepat sasaran. Kami juga berupaya untuk menambah kuota distribusi dan memastikan LPG hanya dijual di pangkalan resmi agar tidak ada spekulasi harga di tingkat pengecer,” jelasnya.
Keberadaan pangkalan resmi diharapkan dapat mengurangi disparitas harga antara daerah perkotaan dan perdesaan, sehingga masyarakat bisa memperoleh LPG bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau. Pemprov Kalteng berencana untuk memantau harga LPG dan bahan pokok secara rutin sepanjang tahun 2025 guna memastikan kelancaran distribusi dan menjaga kestabilan harga.
“Pemantauan harga LPG akan terus dilakukan. Kami bahkan siap melakukan pemantauan lebih intensif, hingga tiga kali seminggu, jika diperlukan,” tutup Yuas. (ifa/abe)
