RAPAT: Kepala Bapperida, Leonard S. Ampung mengikuti rapat pra-rakortekrenbang secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (5/2). (Foto: IST)
PALANGKA RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) turut serta dalam Rapat Pra-Rakortekrenbang Pusat dan Daerah Tahun 2025 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (5/2).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rapat yang dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi pemerintah daerah dari seluruh Indonesia ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan prioritas nasional.
Forum ini memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk memaparkan progres perencanaan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapperida, Leonard S. Ampung, mengungkapkan bahwa provinsi ini termasuk dalam daftar 82 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang telah ditetapkan untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian Kalteng adalah pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan.
“Kalteng menjadi satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan penguncian rancangan awal RKPD 2026. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov dalam menjaga kelancaran proses perencanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” jelas Leonard.
Keberhasilan Kalteng dalam menyelesaikan rancangan awal RKPD, lebih awal dibandingkan dengan provinsi lain. Itu menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan target.
Ini juga, menggambarkan komitmen Kalimantan Tengah untuk berkontribusi dalam pencapaian pembangunan nasional.
Rakortekrenbang merupakan forum penting dalam menjalin keselarasan antara kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Dalam rapat pra-Rakortekrenbang kali ini, para peserta diberikan arahan mengenai sinkronisasi kebijakan serta program prioritas nasional, agar setiap provinsi dapat berkontribusi dalam pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
“Diskusi dalam rapat ini, juga mencakup tantangan yang dihadapi masing-masing daerah, terutama terkait penyediaan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan sektor-sektor strategis, seperti pertanian dan ketahanan pangan,” ungkapnya. (ifa/abe)
